DPR AS Sepakati Larangan Impor dari Xinjiang dengan Alasan Kerja Paksa Etnis Uighur

 Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sudah kumpulkan suara paling banyak untuk larang import dari daerah Xinjiang, China.

Meramal Angka Keluaran Togel Hongkong

Mereka janji untuk hentikan apakah yang anggota parlemen sebutkan untuk kerja paksa skemaatis oleh komune Uighur. Demikian seperti mencuplik situs BBC, Rabu (23/9/2020).

Walau dilawan usaha AS, undang-undang itu berhasil lolos dengan suara capai 406-3 untuk sinyal kemarahan yang bertambah atas Xinjiang, dimana beberapa aktivis menjelaskan lebih dari 1 juta orang Uighur serta beberapa orang yang beberapa berbahasa Turki sekaligus juga pengikut Muslim sudah ditahan di kamp-kamp.

"Tragisnya, kerja hasil paksa seringkali usai di sini di beberapa toko serta beberapa rumah Amerika," kata Ketua DPR Nancy Pelosi, sebelum pengambilan suara.

"Kita harus kirim pesan yang pasti ke Beijing: pelanggaran ini harus disudahi saat ini."

Undang-Undang Penjagaan Kerja Paksa Uighur harus disahkan oleh Senat, yang kemungkinan mempunyai waktu terbatas sebelum penyeleksian 3 November.

Amerika Serikat telah larang produk yang disangka dibikin lewat proses perbudakan tapi undang-undang itu akan larang keseluruhan beberapa produk dari Xinjiang, dengan menjelaskan jika kerja paksa berkaitan erat dengan ekonomi teritori.

"Kami ketahui kerja paksa menyebar luas serta skemaatis serta ada baik di atau di luar kamp interniran massal," kata Perwakilan Jim McGovern, seorang Demokrat yang menolong pimpin tindakan bipartisan.

Fakta-fakta itu terverifikasi dengan kesaksian bekas tahanan kamp, ​​citra satelit serta bocoran dokumen sah dari pemerintah China, katanya di lantai Gedung DPR.

Perwakilan Republik Chris Smith menjelaskan, "Kami tidak dapat diam. Kami harus tuntut disudahinya praktek biadab ini serta akuntabilitas dari pemerintah China."

Undang-undang itu disahkan walau mendapatkan kritikan dari Kamar Dagang AS, lobi usaha penting, yang memiliki pendapat jika undang-undang itu akan larang perdagangan yang resmi dibanding sebatas cari langkah untuk memberantas produk dari kerja paksa.

Sesudah Undang-Undang itu diresmikan, Departemen Luar Negeri keluarkan nasehat yang disebutkan akan mendidik perusahaan-perusahaan AS di Xinjiang, serta Tubuh Perlindungan Tepian serta Bea Cukai menjelaskan mereka larang beberapa produk spesifik yang dicari pada kerja paksa di daerah itu.

McGovern mengomentari usaha pemerintahan Presiden Donald Trump, dengan menjelaskan, "Aksi dikit demi sedikit ini tidak berhasil mengatasi skema ekonomi regional yang dibuat di atas fundamen kerja paksa serta penganiayaan."